Gelar unjuk rasa, Mama-Mama Papua memberikan 5 Poin saran terkait Perlindungan dan perhatian penuh terhadap Komoditi Lokal.

Gelar unjuk rasa, Mama-Mama Papua memberikan 5 Poin saran terkait Perlindungan dan perhatian penuh terhadap Komoditi Lokal.
TIMIKA, NIES WORLD TV — Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMAMATI) bersama para pedagang mama-mama Papua menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mimika pada Senin (9/11/2026). Aksi ini mengusung tema "Selamatkan Perda No.4 Tahun 2024 di Kabupaten Mimika" yang berfokus pada perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi Orang Asli Papua (OAP).
 


Rangkaian demonstrasi tersebut dimulai sejak pukul 08.00 waktu setempat. Massa berkumpul di dua titik utama, yakni Pasar Lama dan Timika Indah, sebelum akhirnya bergerak menyatu di Bundaran SP 2. Sekitar pukul 09.00, kelompok massa bertolak menuju Kantor Bupati dengan menumpangi kendaraan bak terbuka (pick up).

Setibanya di area pusat pemerintahan, massa langsung menggelar orasi yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 10.00. Pergerakan dimulai dari gerbang masuk di pinggir jalan raya hingga masuk ke area depan lobi utama Kantor Bupati Mimika. Orasi tersebut dipimpin langsung oleh Yoki Sondegau selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dan Geovani Pogolamum sebagai Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap) dari SOMAMATI.

Setelah menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi di ruang rapat Kantor Bupati dari pukul 10.00 hingga 13.00. Delegasi ini terdiri dari Korlap, Wakorlap, serta perwakilan pedagang yang mencakup mama-mama penjual pinang, noken, aksesoris khas OAP, dan pedagang pasar lainnya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah agar mempertegas larangan serta aturan terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika mengenai perlindungan UMKM OAP.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan mama-mama Papua merumuskan lima poin saran dan tuntutan utama kepada pihak eksekutif dan legislatif:

  1. Penyaluran bantuan usaha dari dinas terkait harus dialokasikan secara eksklusif bagi OAP.
  2. Pemerintah daerah dituntut untuk segera mendirikan pasar yang dikhususkan bagi pedagang OAP.
  3. Pemerintah dan instansi terkait didesak untuk secepatnya menuntaskan polemik Pasar SP 2, sehingga mama-mama Papua tidak lagi terpaksa berdagang di atas trotoar maupun badan jalan.
  4. Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beserta dinas teknis harus bertindak tegas dalam mengupayakan perlindungan nyata bagi UMKM OAP.
  5. Menegaskan bahwa pinang, noken, dan seluruh komoditi lokal merupakan hak milik OAP. Hal ini diminta untuk segera dimuat dan dipertegas secara hukum, mengingat ketentuan tersebut belum ditetapkan dalam regulasi Perda yang ada.

Rangkaian aksi damai tersebut berakhir pada pukul 13.00 setelah perwakilan massa menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika untuk segera ditindaklanjuti. Usai penyerahan dokumen tuntutan tersebut, seluruh massa aksi membubarkan diri dengan tertib.