PAPUA PEGUNUNGAN, NWTV — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Kesehatan terus mendorong percepatan pembangunan sektor kesehatan yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah terpencil. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (2/11/2026).
Rakerkesda tahun ini mengusung tema “Percepatan Transformasi Menuju Papua Pegunungan Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing”. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan, menyelaraskan kebijakan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Asisten I Provinsi Papua Pegunungan yang mewakili Gubernur, para kepala dinas kesehatan dari seluruh kabupaten di Papua Pegunungan, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta jajaran pejabat dan staf kesehatan dari tingkat provinsi maupun kabupaten.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Titus Kogoya, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerkesda merupakan momentum penting untuk mengevaluasi program kesehatan sekaligus merumuskan langkah strategis guna menjawab berbagai tantangan pembangunan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan.
“Rakerkesda ini merupakan forum penting untuk mengevaluasi program kesehatan, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” ujar Titus.
Menurutnya, pembangunan sektor kesehatan di Papua Pegunungan masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama kondisi geografis yang sulit, pemerataan tenaga kesehatan, keterbatasan akses pelayanan, penanganan stunting, serta pengendalian berbagai penyakit menular.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Titus menekankan lima agenda penting yang harus menjadi perhatian dan prioritas seluruh jajaran kesehatan di delapan kabupaten.
Pertama, meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Seluruh pemerintah kabupaten diminta mengevaluasi capaian indikator SPM, memperbaiki kualitas data, serta menyusun langkah konkret untuk memenuhi target pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
Kedua, mempercepat penurunan stunting dan pengendalian penyakit menular. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan kesehatan balita, serta penanggulangan tuberkulosis (TBC), malaria, HIV, dan penyakit lainnya perlu terus ditingkatkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, memperkuat pemerataan tenaga kesehatan dan mutu pelayanan. Titus meminta agar kebutuhan tenaga kesehatan dipetakan secara baik, fasilitas pelayanan kesehatan berfungsi optimal, serta ketersediaan obat dan kualitas pelayanan terus ditingkatkan, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Keempat, memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Setiap program harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kelima, memastikan tindak lanjut hasil Rakerkesda. Setiap kabupaten diharapkan menghasilkan komitmen dan rencana tindak lanjut yang terukur, dilengkapi target pencapaian, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan agar implementasinya dapat dipantau dan dievaluasi bersama.
“Setiap kabupaten diharapkan menghasilkan komitmen dan rencana tindak lanjut yang jelas, dilengkapi target, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan agar dapat dipantau bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Titus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh pemerintah provinsi sendiri. Dibutuhkan kerja sama, koordinasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah kabupaten sebagai pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah.
Ia pun mengajak seluruh peserta Rakerkesda untuk meningkatkan tanggung jawab dan memperkuat koordinasi, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program kesehatan.
“Saya mengajak kita semua untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program kesehatan,” ungkap Titus.
Melalui Rakerkesda 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat menghasilkan rekomendasi, kesepakatan, dan rencana aksi konkret yang menjadi pedoman bersama bagi pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan.
Forum tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara merata, sehingga seluruh masyarakat Papua Pegunungan, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
“Mari kita jadikan Rakerkesda Tahun 2026 sebagai momentum untuk menghasilkan langkah nyata dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan demi terwujudnya masyarakat Papua Pegunungan yang sehat, mandiri, dan berdaya saing,” tutup Titus.
Ia berharap Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai seluruh jajaran kesehatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.